Makalah pilihan

Pengaruh keadaan sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di kecamatan gianyar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi yang akan terus menerus dilaksanakan oleh negara dan bangsa Indonesia adalah mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan sebutan good governance. Adapun salah satu ciri good governance tersebut adalah pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang kependudukan (Soleh, 2001 : 23).

Fasilitas pelayanan yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehubungan dengan bidang administrasi kependudukan, antara lain (Samsubar, 2003 : 229) :

1. Pembuatan Surat Keterangan, yang fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.


2. Pembuatan Pengantar Surat Keterangan Kelakuan Baik.


3. Pembuatan Pengantar Surat Keterangan Penduduk Sementara.


4. Pembuatan Surat Keterangan Belum Menikah.


5. Pembuatan Surat Keterangan Bepergian.


6. Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran ( Triplikat ).


7. Pembuatan Surat Keterangan Kematian.


8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah.



9. Pembuatan Surat Keterangan Kedatangan Penduduk, yang digunakan untuk pengurusan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga.


10. Pembuatan Laporan Kependudukan (Jumlah Penduduk), baik bulanan, tribulan, semester dan tahunan.


11. Pembuatan Laporan Kependukukan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik (Cahyono, 2000 : 23).

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini masih belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia mempunyai ciri prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit, proses pelayanan memakan waktu lama dan hasilnya seringkali menimbulkan ketidak-pastian hukum, seperti masih adanya KTP palsu dan KTP ganda. Hal ini disebabkan antara lain karena belum adanya standar nasional tentang bentuk database kependudukan hingga komunikasi data (interkoneksi) antara database-database regional tidak dapat dilakukan secara elektronik (http://www.gtzsfgg.or.id, download tanggal 1 Maret 2004). Pengeluaran KTP dewasa ini hanya berdasarkan permohonan/aplikasi seseorang dan tidak berdasarkan database kependudukan yang akurat, sehingga masih sangat rentan terhadap adanya peluang-peluang timbulnya KTP palsu dan KTP ganda (Sinungan, 2000 : 117).

Indonesia pernah melaksanakan uji coba sistem administrasi kependudukan pada tahun 1995, melalui proyek SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) di 107 kabupaten dan kota. Hasil yang diharapkan dari uji coba sistem tersebut adalah terbangunnya database kependudukan dan pelayanan KTP Nasional yang berwarna biru dengan logo garuda. Pada pelaksanaannya proyek tersebut kurang berhasil. Dari 107 kabupaten/kota tersebut, 43 kabupaten/kota memiliki permasalahan, antara lain akibat tidak terintegrasinya database secara LAN sehingga tidak dapat mengakses sistem informasi yang telah ada sebelumnya pada Pemda, sehingga beberapa kabupaten/kota kembali lagi menggunakan sistem lama dengan bentuk KTP berwarna kuning (http://www.gtzsfgg.or.id, download tanggal 1 Maret 2004).

Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah geografis yang sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak yaitu lebih dari 200 juta jiwa, serta tidak merata kepadatannya. Kondisi yang demikian banyak menimbulkan permasalahan di bidang administrasi kependudukan, terutama karena belum memiliki database-database kependudukan yang memungkinkan tukar menukar data secara lancar.

Khusus sehubungan dengan transfer data kependudukan secara elektronik antar daerah pernah dikaji kelayakan Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskomdagri), yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan Siskomdagri dinilai sangat mahal dan teknologinya tertinggal. Bila tidak segera di upgrade atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi baru, maka praktis biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut menjadi kurang bermanfaat (http://www.gtzsfgg.or.id, download tanggal 1 Maret 2004).Saat ini penanganan administrasi kependudukan belum bersifat nasional dan terpadu serta masih tersebar di berbagai sektor dan instansi. Hal ini antara lain disebabkan (Wicaksono, 2003 : 11) :

1. Belum tersedianya peraturan perundang-undangan secara nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan pelayanan KTP, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Peraturan yang ada masih berdasarkan peraturan pada jaman kolonial, seperti untuk Catatan Sipil, yaitu :a. Statsblaad 1849 No. 25 (Pencatatan Sipil untuk warga Eropa)b. Statsblaad 1917 No.130 (Pencatatan Sipil untuk warga Tionghoa dan timur asing lainnya)c. Statsblaad 1920 No. 751 (Pencatatan Sipil untuk warga Jawa dan Madura Pribumi).d. Statsblaad 1933 No. 75 (Pencatatan Sipil untuk warga Kristen Jawa, Madura dan Minahasa)


2. Belum tertatanya fungsi-fungsi, kewenangan dan kelembagaan yang menangani sistem administrasi kependudukan;


3. Belum sempurnanya sistem dan prosedur pelayanan di bidang administrasi kependudukan serta pelayanan KTP;


4. Sistem perekaman dan pengolahan data belum mendayagunakan teknologi informasi yang terpadu, sehingga:a. Perekaman data tidak real time (on-line)b. Belum relational (interface) antar Bank Datac. Belum terdapatnya kesesuaian (compatible) antar sistemd. Terbatas hanya pada otomatisasi perkantoran (cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta-akta)e. Kualitas sistem bank data rendah (belum relational, aksesibilitas rendah, dan aplikasi penyajian informasi terbatas).



5. Belum terlaksananya Administrasi Kependudukan secara tertib:a. Pendaftaran penduduk yang kurang dapat dipercayab. Tidak tersedianya transfer data antara Catatan Sipil dan Pendaftaran Pendudukc. Kepemilikan dokumen penduduk di kota banyak ganda, dan di pedesaan banyak yang tidak punya dokumen, sebagai akibat dari belum adanya sistem insentif dan disinsentif bagi masyarakat.

Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan di Kabupaten Gianyar adalah belum tertibnya administrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban dan sebagainya. Penyuluhan masalah tertib administrasi kependudukan, termasuk penerapan law enforcement serta pengendalian penduduk sudah harus dimulai, apabila tidak ingin menjadi wilayah yang padat dan kumuh dengan daya dukung lingkungan hidup yang semakin berkurang.

Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar mencapai 351.598 orang, tinggal di wilayah yang relatif sempit sekitar 650 km², dengan aneka ragam latar belakang sosial ekonomi dan kelompok etnis. Gambaran keadaan penduduk seperti tersebut diatas dapat menjadi potensi pembangunan, sekaligus pula dapat menjadi faktor penghambat pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan misi Kabupaten Gianyar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional serta mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas layanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gianyar berusaha menertibkan administrasi kependudukan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Gianyar. Terciptanya ketertiban di bidang administrasi kependudukan, akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gianyar untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gianyar sedang berusaha mencari sistem dan cara yang terbaik yang dapat digunakan untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang kependudukan yang mudah, cepat dan efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam melakukan pembangunan di bidang administrasi kependudukan tersebut, pemerintah Kabupaten Gianyar membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan yang dimaksud. Partisipasi ini dibuka sampai pada level terkecil dalam masyarakat, yang berupa keluarga.

Bentuk partisipasi yang diharapkan dari setiap keluarga dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan adalah kepala keluarga atau wakilnya, secara konsisten melaporkan keadaan keluarganya. Keadaan keluarga dimaksud, baik berupa jumlah keluarga yang bertambah karena kelahiran, kedatangan tamu keluarga baik yang bersifat menetap maupun yang bersifat sementara, menampung anggota masyarakat yang terkena musibah, dan lain-lain, maupun yang berupa jumlah keluarga yang berkurang karena kematian, pindah ke luar kota untuk sementara maupun menetap, pergi ke luar negeri, dan sebagainya.Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat kadang kala sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat Kabupaten Gianyar terdiri dari berbagai macam lapis sosial yang hidup dan menyebar di desa-desa dan kecamatan yang ada. Keadaan sosial yang paling menonjol yang membedakan masyarakat di Kabupaten Gianyar meliputi pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga. Pendapatan keluarga merupakan pendapatan yang diperoleh keluarga dalam waktu satu bulan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Faktor ini dianggap penting untuk diteliti, karena untuk dapat berpartisipasi di dalam pembangunan administrasi di bidang kependudukan, kepala keluarga yang mempunyai penghasilan sedikit diasumsikan hanya akan mempunyai sedikit waktu, karena sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga.Pendidikan, meliputi pendidikan kepala keluarga.

Peran faktor pendidikan dianggap cukup menentukan dalam partisipasi anggota masyarakat di dalam pembangunan administrasi kependudukan, karena semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya akan pentingnya pembangunan administrasi di bidang kependudukan, sehingga semakin tinggi pula partisipasinya. Pekerjaan, meliputi pekerjaan kepala keluarga. Pekerjaan merupakan faktor yang dianggap juga berpengaruh terhadap partisipasi di bidang pembangunan administrasi kependudukan, karena pekerjaan yang dilakukan mempengaruhi kesibukan yang dialami oleh masing-masing anggota masyarakat. Semakin sibuk seorang anggota masyarakat dengan pekerjaannya, maka semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk ikut berpartisipasi di bidang pembangunan administrasi kependudukan.

Berkaitan dengan keadaan sosial penduduk Kabupaten Gianyar, khususnya di desa Petak Kaja dan Kelurahan Gianyar yang termasuk dalam Kecamatan Gianyar, maka ingin diteliti pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan administrasi kependudukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh keadaan sosial masyarakat yang terdiri dari aspek pendapatan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga, terhadap pembangunan di bidang pembangunan administrasi kependudukan di Kecamatan Gianyar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadaan sosial masyarakat yang terdiri dari aspek pendapatan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga, terhadap pembangunan di bidang pembangunan administrasi kependudukan di Kecamatan Gianyar.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan adminstrasi kependudukan di Kecamatan Gianyar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyempurnaan Sistem Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gianyar, dapat diberikan saran tentang Sistem Administrasi Kependudukan yang mencakup Pendaftaran penduduk, Pencatatan penduduk, Sistem Informasi Kependudukan dan Pemanfaatannya oleh berbagai pihak yang diatur dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pelayanan publik.

2. Dalam rangka peningkatan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Gianyar terhadap pembangunan administrasi kependudukan, dapat diberikan saran mengenai cara peningkatan partisipasi tersebut dengan memperhatikan keadaan sosial masyarakat yang terdiri dari pendapatan kepala keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anak dalam keluarga.

3. Dapat disumbangkan kepada Universitas Udayana di Bali yang berupa hasil penelitian di bidang administrasi kependudukan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan administrasi kependudukan pernah dilakukan oleh Joseph Carney (2002) dari Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Penelitian dilakukan di negara Peru yang masih tergolong negara dunia ketiga. Dalam penelitiannya, Carney menemukan bahwa di negara Peru sistem administrasi kependudukan masih sangat manual. Oleh karena itu sangat sulit untuk melacak data seorang warga negara yang tinggal di Peru maupun warga negara asing yang masuk ke Peru. Dengan adanya kesulitan data seperti itu, maka banyak masalah yang ditemui dalam bidang kependudukan, antara lain tidak dapat menentukan secara pasti jumlah penduduk yang tinggal dan yang masuk ke Peru. Berdasarkan hasil temuannya tersebut, maka Carney memberikan rekomendasi untuk menerapkan sistem statistik kependudukan yag dapat diakses secara online.

Sistem ini memungkinkan pengaksesan yang mudah dan cepat dengan hasil yang akurat.Penelitian yang lain pernah dilakukan oleh SfGG (Support for Good Governance) yang bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemPAN) pada tahun 2002.

Penelitian yang dilakukan bersifat pencarian cara yang paling tepat untuk mengadministrasikan masalah kependudukan di Indonesia, jadi bukan merupakan penelitian di suatu wilayah, tetapi penelitian tentang cara yang terbaik yang dapat digunakan untuk mengatasi kesemrawutan sistem administrasi kependudukan di Indonesia.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem networking merupakan cara yang paling tepat untuk mengatasi berbagai kelemahan di bidang administrasi kependudukan. Melalui sistem ini, data penduduk dapat diakses dari manapun dan dapat digunakan oleh siapapun dengan mudah. Selain itu pembaharuan data kependudukan dapat dilakukan dengan mudah sehingga setiap saat tersedia data kependudukan yang up to date.Kedua penelitian di atas pada dasarnya tidak sama dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada adanya kajian terhadap partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

Bookmark & Share